Berita Kampus

Berita KampusKecewa Facebook, Pebisnis di Selandia Baru Imbau Tarik Iklan

 

Dua asosiasi bisnis di Selandia Baru, ANZA dan Dewan Komunikasi Komersil mengimbau sejumlah perusahaan untuk setop beriklan di Facebook. Seruan ini disampaikan pascaaksi teror penembakan brutal di dua masjid di Christchurch, Selandia Baru, Jumat (15/3).

“ANZA dan Dewan Komunikasi Komersil mendorong para pelaku bisnis dan mitra pengiklan mereka untuk mempertimbangkan di mana iklan mereka akan muncul,” ujar salah seorang anggota asosiasi.

“Kami menantang Facebook dan pemilik platform media sosial lainnya untuk segera mengambil langkah-langkah untuk mengurangi konten kebencian secara efektif sebelum tragedi lain disiarkan kembali secara online,” sambungnya.

Diketahui ASB Bank, Lotto Selandia Baru, Burger King dan perusahaan telekomunikasi Spark telah menandatangani kontrak untuk menarik iklan mereka dari Facebook. ASB Bank merupakan bank terbesar di Selandia Baru.

Baca Juga :

116,5 Juta Serangan Malware Sasar Perangkat Mobile

Para perusahaan mempertanyakan kemampuan Facebook menangani konten di situsnya pascainsiden teror di Selandia Baru.

“Peristiwa di Christchurch menimbulkan pertanyaan, apakah Facebook dapat menarget konsumen dengan iklan dalam hitungan mikrodetik. Mengapa teknologi yang sama tidak bisa diterapkan untuk mencegah konten semacam ini disiarkan secara langsung,” tulis asosiasi dalam pernyataan bersama seperti dilansir Agen Bola Online.

Hingga Sabtu (16/3), Facebook melaporkan telah menghapus 1,5 juta video terkait serangan membabi buta tersebut di seluruh dunia dalam kurun waktu 24 jam. Facebook juga telah menghapus video serangan dalam versi yang telah diedit dan tidak menampilkan konten grafis.

Hal senada juga telah dilakukan YouTube. Situs berbagi video milik Google ini memastikan telah menghapus semua rekaman video penembakan di Masjid Al Noor dan Masjid Linwood, Selandia Baru dari layanan mereka.

Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern mengatakan akan memperketat aturan kepemilikan senjata pascateror yang menelan 50 korban jiwa tersebut. Aturan sebelumnya yakni UU Kepemilikan Senjata tahun 1992 sebenarnya telah membatasi akses pembelian senapan semi-otomatis, namun masih dianggap lemah.