Berita Kampus

Berita KampusPonsel BM Bikin Rugi Negara Rp 2,8 Triliun per Tahun

 

Pemerintah Indonesia sedang menggodok peraturan kontrol IMEI (International Mobile Equipment Identity). Aturan yang rencananya akan berlaku pada 17 Agustus ini bertujuan untuk menangkal maraknya peredaran smartphone black market (BM) di Tanah Air.

Tiga kementerian, yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Perdagangan, bersama-sama merancang aturan ini untuk nantinya ditandatangani bersama pada 17 Agustus.

Menurut Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI), peredaran ponsel black market di Indonesia sudah sangat meresahkan. APSI mengungkapkan berdasarkan data mereka, sebanyak 20 persen dari total penjualan ponsel yang beredar di Indonesia adalah ilegal.

“45-50 juta ponsel terjual setiap tahunnya di Indonesia. Jika 20 persen di antaranya adalah ilegal, maka jumlahnya sekitar 9 juta unit per tahun. Bila rata-rata harga ponsel itu sekitar Rp 2,5 juta, maka nilai total mencapai Rp 22,5 triliun,” ujar Hasan Aula, Ketua APSI, dalam siaran pers yang diterima Kampusbet.

 

Baca Juga :

Bisnis Kamera, Nikon Pertahankan Pangsa Pasar

 

Akibatnya, smartphone black market ini menghilangkan potensi pemasukan bagi negara, alias merugikan. Itu dikarenakan Kementerian Keuangan tidak bisa memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen + PPH 2,5 persen dari ponsel ilegal yang dibeli konsumen di Indonesia.

“Total potensi pajak yang hilang sekitar Rp 2,8 triliun per tahun,” ungkap Hasan.

Oleh karena itu, aturan kontrol IMEI dianggap dapat membantu mengatasi masalah ini. Dengan adanya aturan ini, nantinya perangkat yang nomor IMEI-nya tidak terdaftar akan diblokir dan tidak bisa menerima sinyal operator manapun di Indonesia. Smartphone yang tidak terdaftar itu disebabkan produk itu dibeli tidak melalui jaringan distributor resmi alias ilegal.

Namun, sejauh ini belum ada penjelasan detail terkait mekanismenya karena aturannya masih digodok pemerintah. Detail tentang aturan ini akan dipaparkan nanti saat resmi ditandatangani pada 17 Agustus. Kampusbet